PENAJAM – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali membuktikan komitmen nyatanya dalam memajukan kebudayaan lokal. Di tengah gelombang efisiensi dan penyesuaian anggaran daerah yang ketat, instansi ini justru menghadirkan angin segar bagi para pegiat seni dan pelaku ekonomi kreatif (ekraf). Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui penyaluran dana hibah fasilitas pendukung senilai total Rp600 juta.
Sekretaris Disbudpar Kabupaten PPU, Suparman, mengungkapkan bahwa program ini dirancang khusus untuk memperkuat ekosistem kebudayaan daerah sekaligus mendongkrak kemandirian para pelaku ekraf lokal. Sejauh ini, gelombang pertama bantuan fisik yang telah tiba di kantor dinas mencakup tiga unit sarana vital, yakni dua set perangkat sound system modern dan satu unit tenda sarnafil.
“Untuk sementara ini yang datang ada tiga unit. Dua unit sound system masing-masing diperuntukkan bagi Dewan Kesenian Daerah dan Sanggar Seni Harmoni yang berlokasi di Kecamatan Waru. Kemudian satu unit lagi berupa tenda sarnafil yang dialokasikan untuk sektor ekonomi kreatif,” ujar Suparman, Jumat (9/10/2026).
Meski barang-barang penunjang tersebut telah tiba, Suparman menegaskan bahwa pihaknya menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi sebelum menyerahkannya kepada para penerima manfaat. Pihak Disbudpar PPU berkomitmen melakukan pemeriksaan kondisi fisik secara menyeluruh guna memastikan kualitas barang benar-benar prima.
“Selain itu, seluruh kelengkapan proses administrasi hukum dan pertanggungjawaban juga wajib diselesaikan terlebih dahulu agar pengalihan hibah ini berjalan transparan serta akuntabel,” sebutnya.
Di balik suksesnya pengadaan ini, tersimpan mekanisme penyaluran yang berakar dari aspirasi masyarakat bawah. Program hibah tidak serta-merta diberikan secara instan, melainkan diawali dari proposal pengajuan yang dikirimkan oleh berbagai lembaga seni dan pelaku ekraf lokal. Usulan-usulan tersebut kemudian diproses secara cermat melalui jalur pengadaan resmi di Disbudpar PPU pada tahun anggaran berjalan.
Menariknya, anggaran sebesar Rp600 juta tersebut dibagi secara merata dan proporsional untuk mengakomodasi kebutuhan prioritas penerima. Berdasarkan data pengadaan, setiap item atau jenis bantuan mendapatkan alokasi sekitar Rp200 juta, sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan secara optimal oleh masing-masing sektor penerima hibah.
Konsistensi Disbudpar PPU dalam merawat denyut nadi kebudayaan ini patut diacungi jempol. Meskipun ruang fiskal daerah tengah menghadapi tantangan penyesuaian dan efisiensi, sektor seni dan budaya terbukti tetap menjadi salah satu prioritas perhatian pemerintah. Ke depan, Disbudpar PPU berencana untuk terus mengawal dan mengusulkan program bantuan serupa kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Diharapkan mampu memetakan kebutuhan mendesak para seniman, sehingga kreativitas tidak pernah surut oleh zaman,” tutup Suparman. (Adv)
