SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi mengingatkan pentingnya membangun kemandirian fiskal daerah melalui diversifikasi ekonomi dan penguatan pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, ketergantungan terhadap sektor tambang serta dana transfer pusat masih menjadi persoalan mendasar yang perlu segera diatasi.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Musrenbang RKPD Kutim 2027. Ia menilai perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun kondisi ekonomi global dapat memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi daerah.
Jimmi mengatakan, apabila dana transfer pusat mengalami pengurangan, maka perputaran ekonomi di Kutim juga akan ikut melambat. Dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat melalui menurunnya daya beli.
“Ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih dominan, sehingga risikonya sangat besar ketika terjadi perubahan kebijakan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti ketidakpastian pasar batu bara yang dipengaruhi dinamika geopolitik internasional. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang berubah-ubah menunjukkan bahwa daerah tidak dapat terus bergantung pada satu sektor ekonomi.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ketiga sektor tersebut dinilai lebih mampu menciptakan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kita harus belajar dari daerah lain yang mampu menjaga stabilitas meski tanpa dukungan tambang yang dominan,” kata Jimmi.
Selain itu, DPRD mengingatkan agar belanja pemerintah lebih difokuskan pada program yang meningkatkan produktivitas masyarakat. Penguatan ekonomi rakyat dinilai harus menjadi prioritas dibandingkan belanja yang bersifat konsumtif.
Jimmi juga menilai pengendalian inflasi, penguatan PAD, dan adaptasi terhadap transformasi energi perlu berjalan bersamaan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.
Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut harus diarahkan untuk menciptakan ekonomi yang lebih tangguh menghadapi tekanan eksternal.
“Tanpa diversifikasi sektor usaha yang nyata, kesejahteraan masyarakat akan terus dibayangi oleh ketidakpastian harga komoditas global dan kebijakan anggaran pusat,” tutupnya.(adv)
