Top Banner
AdventorialAdventorial DPRD PPU

DPRD PPU Kawal Aspirasi Warga Sepaku, Dua Ruas Jalan Didorong Masuk Inpres

293
×

DPRD PPU Kawal Aspirasi Warga Sepaku, Dua Ruas Jalan Didorong Masuk Inpres

Sebarkan artikel ini

‎PENAJAM – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawalan terhadap usulan penanganan sejumlah ruas jalan di Kecamatan Sepaku melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
‎
‎Anggota Komisi I DPRD PPU, Bijak Ilhamdani, menyebut ruas Telemow-Pemaluan dan Sukaraja-Karang Jinawi sebagai dua akses yang masih membutuhkan perhatian.
‎
‎Menurutnya, kondisi kedua ruas tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan mobilitas masyarakat. Karena itu, persoalan status aset maupun skema pembiayaan perlu dicarikan jalan keluar agar penanganannya tidak berlarut.
‎
‎“Telemow-Pemaluan itu sudah puluhan tahun menjadi keluhan masyarakat. Walaupun status jalannya bukan aset pemerintah daerah, tetapi akses itu tetap digunakan masyarakat dan perlu kita pikirkan penanganannya,” ujarnya, Rabu (2/9/2026).
‎
‎Ia mengatakan persoalan serupa juga terdapat pada ruas Sukaraja menuju Karang Jinawi. Jalan tersebut disebut memiliki panjang yang kurang lebih sama dengan ruas Pemaluan-Telemow dengan kondisi yang juga memerlukan perhatian.
‎
‎“Termasuk Sukaraja menuju Karang Jinawi. Itu juga sudah lama, panjang ruasnya kurang lebih seperti Pemaluan-Telemow dan kondisinya juga tidak jauh berbeda,” jelasnya.
‎
‎Bijak menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengupayakan pengusulan ruas-ruas tersebut melalui program Inpres Jalan Daerah. Namun, menurutnya, proses itu perlu terus dikawal agar tidak berhenti pada tahap usulan.
‎
‎Sebagai wakil rakyat dari wilayah Sepaku, ia menegaskan bahwa penanganan akses jalan tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang perlu diperjuangkan.
‎
‎“Kami tentu mendorong pemerintah supaya apa yang sudah diusulkan ini bisa direalisasikan. Ini juga menjadi bagian dari aspirasi masyarakat Sepaku yang harus kami kawal,” tegasnya.
‎
‎Di sisi lain, Bijak menyebut masih diperlukan kejelasan mengenai mekanisme pembiayaan program tersebut. Ia mengaku belum mengetahui secara rinci skema anggaran yang nantinya diterapkan.
‎
‎“Kita berharap nanti ada skema yang jelas, terutama bagaimana pembagian atau pengaturan anggarannya untuk Inpres Jalan Daerah ini,” lanjutnya.
‎
‎Menurutnya, kejelasan skema pembiayaan menjadi penting agar pemerintah daerah dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan dalam mengawal usulan penanganan jalan tersebut. (Adv)

Total Views: 0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *