PENAJAM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah menghadapi ujian berat dalam tata kelola keuangan daerah pada tahun fiskal 2026. Penurunan drastis kucuran dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai 29,1 persen memaksa pemerintah kabupaten memutar otak lebih keras agar roda pembangunan tidak berhenti berputar di tengah keterbatasan anggaran yang kian menghimpit.
Menghadapi tekanan fiskal yang kian tajam tersebut, Bupati PPU, Mudyat Noor, mengambil langkah taktis yang progresif. Ia secara tegas menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera meninggalkan zona nyaman.
Para pimpinan dinas dituntut tidak sekadar memangku tangan, melainkan aktif keluar dari rutinitas kantor dan langsung jemput bola berburu program-program strategis ke berbagai kementerian serta lembaga di tingkat pusat. Terobosan ini dinilai sangat mendesak mengingat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU hingga kini masih ditopang penuh oleh dana transfer pusat.
Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, total pendapatan daerah diproyeksikan berada pada angka Rp1,99 triliun, di mana porsi pendapatan transfer mendominasi hingga Rp1,75 triliun. Sementara itu, alokasi TKD murni kini tercatat hanya tersisa sekitar Rp1,12 triliun, sedangkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru dipatok pada kisaran Rp210,91 miliar.
Meski kesepakatan penyesuaian Perubahan APBD 2026 telah diketok resmi bersama DPRD PPU, Bupati Mudyat mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak boleh dijadikan dalih untuk melumpuhkan program-program prioritas masyarakat. Keberlanjutan pembangunan daerah wajib terus dijaga demi kesejahteraan warga.
“Teman-teman OPD ini harus lebih aktif. Hampir dua tahun ini fiskal kita tertekan untuk melaksanakan pembangunan. Tapi hari ini menu program itu sebenarnya disiapkan oleh pemerintah pusat,” ucap Mudyat, Kamis (8/10/2026).
Melalui strategi jemput bola ini, para kepala OPD dituntut memiliki kepekaan tinggi dalam membaca peluang, memperkuat koordinasi lintas sektoral, serta cekatan membawa pulang alokasi program pusat yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Upaya proaktif ini diyakini mampu menjaga tempo dan efektivitas pembangunan daerah agar tetap berjalan progresif tanpa harus membebankan ruang belanja APBD yang kian terbatas,” tandas Mudyat. (Adv)
