SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi meminta para camat memperkuat pengawasan terhadap tertib administrasi di tingkat desa. Menurutnya, peran camat sebagai pembina wilayah penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan tidak membuka ruang bagi penyimpangan.
Hal itu disampaikan Mahyunadi dalam Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang digelar Inspektorat Wilayah (Itwil) di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Rabu (19/8/2026).
Mahyunadi mengatakan aparatur birokrasi di tingkat kecamatan hingga desa telah memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam menjalankan pemerintahan. Dengan pengalaman tersebut, pemahaman mengenai aturan dan nilai integritas seharusnya sudah menjadi bagian dari pelaksanaan tugas.
Namun, ia mengingatkan pengetahuan tersebut harus digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, bukan dimanfaatkan untuk mencari celah administrasi yang dapat digunakan melakukan penyimpangan.
Selain persoalan administrasi, Mahyunadi menyoroti tantangan investasi di Kutim. Ia menilai birokrasi yang lambat dapat memengaruhi minat penanam modal.
Ia membandingkan Kutim dengan Bontang yang menurutnya lebih cepat menarik investasi meski tidak memiliki fasilitas kawasan khusus. Kondisi tersebut menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola.
Mahyunadi menegaskan pemerintahan yang bersih akan meningkatkan kepercayaan investor.
“Pemerintah yang bersih dipastikan akan menarik perhatian para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Kutai Timur,” ujarnya.
Ia menyebut transformasi ekonomi Kutim ke depan diarahkan pada hilirisasi berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan dan pariwisata.
Salah satu investasi yang tengah direalisasikan adalah pembangunan pabrik minyak goreng oleh PT Indonesia Plantation Synergy (IPS) melalui grupnya di Kecamatan Sangkulirang, Desa Kerayaan dan Pulau Miang.
“Sebagai contoh konkret, sejumlah korporasi besar seperti PT Indonesia Plantation Synergy (IPS) melalui grupnya telah mulai merealisasikan investasi pembangunan pabrik minyak goreng,” katanya.
Pengembangan investasi tersebut juga disertai usulan infrastruktur pendukung seperti bandara.
Mahyunadi berharap penguatan pengawasan internal dan sinergi antara camat dengan aparat pengawasan pemerintah dapat menciptakan birokrasi yang akuntabel. Dengan demikian, pelayanan publik dan investasi dapat berjalan lebih baik tanpa mengorbankan prinsip integritas.(ADV/prokopim/Kutim)
