SANGATTA – Bagi banyak perempuan, pemeriksaan kesehatan reproduksi kerap kali menjadi urusan yang menggentarkan. Lain soal jika ketakutan itu bersumber dari prosedur medis semata; sering kali, ganjalan utamanya adalah rasa malu dan tumpukan stigma yang terlanjur mengakar.
Di balik obrolan sehari-hari, tubuh perempuan dan kesehatan reproduksinya masih ditempatkan dalam ruang tabu—bahkan bagi mereka yang sehari-hari berkiprah di lingkungan instansi pemerintahan.
Realitas inilah yang membayangi pelaksanaan sosialisasi dan pemeriksaan Visual Inspection with Acetic Acid (IVA test) di Aula Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur.
Diinisiasi oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinkes Kutim, agenda ini sengaja membidik para istri aparatur sipil negara (ASN) dari pelbagai perangkat daerah.
Kelompok ini justru kerap luput dari jangkauan program deteksi dini yang biasanya terfokus pada masyarakat umum.
“Kalau Dinas Kesehatan selama ini menyasar masyarakat umum, untuk kegiatan kali ini kami khususkan kepada ibu-ibu DWP SKPD,” tutur Ketua DWP Dinkes Kutim, Nasra Ahzan Zainuddin.
Nasra menggarisbawahi bahwa hambatan terbesar deteksi dini kanker serviks bukanlah ketersediaan fasilitas medis, melainkan dinding psikologis para perempuan itu sendiri. Rasa takut akan proses pemeriksaan hingga cemas membayangkan hasil diagnosis acap kali membuahkan sikap penolakan secara tidak sadar (denial).
Padahal, posisi perempuan sebagai penopang domestik membuat kesehatan mereka berbanding lurus dengan ketahanan keluarga.
“Ibu-ibu ini pondasi rumah tangga. Kalau ibunya sehat, keluarganya insyaallah sejahtera,” tambah Nasra.
Meruntuhkan Mitos di Meja Pemeriksaan
Kebutuhan akan ruang aman untuk membicarakan kesehatan reproduksi tepercaya terbukti dari tingginya antusiasme peserta. Sesi diskusi menghangat ketika ragam persoalan—dari siklus menstruasi, penggunaan kontrasepsi, pap smear, hingga mitos-mitos medis—mulai dibedah.
Salah seorang peserta yang enggan disebutkan namanya mengakui bahwa edukasi semacam ini amat krusial. Ruang-ruang publik kerap kali terlampau kaku atau enggan membedah isu reproduksi secara jujur dan ilmiah.
“Kami dapat banyak ilmu yang jarang dibahas di luar. Semoga setelah ini, semua yang ikut bisa lebih menjaga kesehatan reproduksinya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, dr. Sandri memaparkan fakta medis untuk meluruskan miskonsepsi yang jamak beredar di tengah masyarakat. Salah satu kaprah paling umum adalah anggapan bahwa perempuan yang telah menjalani prosedur steril tak lagi memerlukan penapisan (screening) kanker serviks.
“Steril itu beda tempat dengan pap smear. Jadi tetap wajib melakukan pemeriksaan,” tegas dr. Sandri di hadapan para peserta.
Ia menggarisbawahi bahwa screening berkala— setidaknya satu tahun sekali—adalah prosedur wajib bagi perempuan, baik saat tubuh menunjukkan gejala maupun dalam kondisi tampak sehat. Kanker serviks tergolong sebagai salah satu pembunuh utama perempuan yang gejalanya kerap terlambat disadari; deteksi dini melalui IVA test atau pap smear adalah satu-satunya benteng pertahanan paling efektif.
Pada akhirnya, upaya yang dilangsungkan di Sangatta ini bukan sekadar agenda rutin di kalender kerja organisasi. Ia adalah langkah kecil untuk meruntuhkan tabu, meluruskan pemahaman medis yang keliru, dan menegaskan kembali bahwa kesehatan reproduksi perempuan adalah prioritas yang tak boleh dikalahkan oleh rasa malu.(adv)
