SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menilai kegiatan monitoring serapan anggaran yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, saat menerima kunjungan kerja Banggar DPRD Kaltim di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim. Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan Noviari Noor, Kepala Bagian Kesra Norhadi, Kepala Bagian Ekonomi Asmuransyah, sejumlah kepala OPD, serta anggota DPRD Kaltim.
Dalam pidatonya, Mahyunadi menegaskan bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi sangat diperlukan dalam mengawal pelaksanaan program prioritas.
“Monitoring serapan anggaran ini sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi maupun disinformasi. Kami sangat antusias menyambut kunjungan kerja ini sebagai upaya memperkuat sinergitas pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, Mahyunadi mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah untuk terus meningkatkan inisiatif dan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang intensif dengan pemerintah provinsi akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas penganggaran di Kutim.
Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menjelaskan bahwa Banggar memiliki tantangan besar dalam mengawal pelaksanaan anggaran di tengah perubahan kebijakan fiskal. Ia menilai koordinasi antarlevel pemerintahan menjadi faktor utama agar program pembangunan dapat berjalan sesuai target.
“Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi hingga daerah harus semakin intensif, terutama dalam memastikan serapan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan berjalan optimal,” katanya.
Pada tahun 2026, pembangunan Kaltim difokuskan pada dua agenda utama, yakni Kaltim Sukses dan Generasi Emas. Sasaran pendidikan ditetapkan pada indeks capaian 80–89 persen melalui inovasi pembelajaran, peningkatan layanan dasar, serta penguatan sinergi pendanaan. Di sektor kesehatan, pemerintah menargetkan peningkatan layanan dasar, percepatan penanganan stunting, dan pembangunan infrastruktur kesehatan.
Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp2,7 triliun. Anggaran pendidikan tersebut dibagi menjadi beberapa program, seperti prgram Gratispol untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebesar Rp 1,38 triliun. Sisanya dialokasikan untuk pendidikan menengah SMA, SMK dan SLB. Sementara itu, anggaran kesehatan sekitar Rp1,8 triliun disiapkan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.(adv)
