SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) akan memperkuat pemantauan terhadap kondisi perusahaan pertambangan menyusul penurunan produksi batu bara yang mulai memengaruhi sektor ketenagakerjaan.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut dari rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Kabupaten Kutim sekaligus Plt Kepala Distransnaker, Trisno, bersama jajaran perusahaan tambang di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim.
Dalam rapat itu, pemerintah dan perusahaan membahas berbagai langkah untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah menilai koordinasi yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan.
“Rapat ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi kondisi riil di lapangan serta mencari solusi terbaik agar potensi PHK dapat diminimalisir,” ujar Trisno.
Pemerintah daerah menawarkan sejumlah strategi, mulai dari penyesuaian jam kerja, efisiensi operasional di sektor non-SDM, hingga redistribusi tenaga kerja bagi pekerja yang terdampak di unit produksi tertentu. Di sisi lain, perusahaan menyampaikan bahwa meskipun menghadapi tantangan operasional akibat penyesuaian produksi, mereka masih berupaya mempertahankan tenaga kerja agar tidak terjadi pengurangan karyawan secara sepihak.
Trisno menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan dunia usaha dan perlindungan terhadap pekerja karena sektor pertambangan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Kutai Timur. Ia turut menegaskan bahwa permasalahan ketenagakerjaan pada sektor pertambangan akan berdampak langsung terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
“Kami tidak ingin dampak ekonomi dari penurunan produksi ini berimbas luas terhadap masyarakat. Komunikasi dan koordinasi yang intensif antara pemerintah dan korporasi menjadi kunci,” tambahnya.
Pemkab Kutim bersama pihak terkait akan terus melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan di lapangan guna memastikan perlindungan tenaga kerja tetap berjalan sekaligus menjaga iklim investasi di daerah tetap kondusif.(adv)
