SANGATTA — Dentang gong memecah suasana di Lounge Hotel Royal Victoria Sangatta. Bunyi itu bukan sekadar penanda dimulainya Musyawarah Cabang (Muscab) dan Pengukuhan Badan Pengurus Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kutai Timur (Kutim) periode 2026-2031, melainkan juga isyarat bahwa sektor hospitality di Kutim mulai meneguhkan pijakan baru di tengah arus perubahan Kalimantan Timur (Kaltim).
Di ruang pertemuan yang dipenuhi pelaku usaha hotel, restoran, organisasi pariwisata, serta jajaran pemerintah daerah tersebut, dunia perhotelan dan rumah makan tak lagi dipandang sekadar pelengkap denyut ekonomi. Ia perlahan menjelma menjadi etalase daerah—wajah pertama yang menyambut tamu, ruang temu kebudayaan, sekaligus simpul perputaran ekonomi masyarakat.
Musyawarah cabang tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kutim Mahriadi, yang hadir mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Pemukulan gong menandai dimulainya agenda organisasi yang diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha jasa pariwisata di daerah kaya sumber daya alam ini.
Mewakili Bupati, Mahriadi menyampaikan bahwa keberadaan hotel dan restoran memiliki andil besar dalam menopang ekonomi daerah. Sektor ini dinilai tidak hanya melayani kebutuhan bisnis dan wisata, tetapi juga membuka ruang kerja bagi masyarakat serta menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
“PHRI memiliki kontribusi besar dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah dan mempromosikan potensi wisata kuliner maupun budaya Kutai Timur,” ujar Mahriadi di hadapan para peserta forum.
Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana sektor jasa kini mulai diposisikan sebagai salah satu penyangga strategis pembangunan daerah. Di tengah geliat investasi dan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), Kutim dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi daerah penopang aktivitas bisnis, perjalanan dinas, hingga lalu lintas wisatawan yang kian masif.
Mahriadi menuturkan, Kutim menyimpan potensi berlapis, mulai dari kekayaan sumber daya alam, kebudayaan lokal, hingga peluang investasi yang terus bertumbuh. Karena itu, dibutuhkan kelindan (jalinan erat) kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi profesi agar Kutim mampu tampil sebagai tujuan bisnis serta wisata unggulan di Kaltim. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan hospitality, penguatan sumber daya manusia (SDM) lokal, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk promosi usaha maupun destinasi daerah.
“Musyawarah cabang ini menjadi momentum memperkuat solidaritas organisasi sekaligus menentukan arah program kerja PHRI ke depan agar semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” tambahnya.
Forum strategis ini turut dihadiri oleh Ketua BPD PHRI Provinsi Kaltim Sahmal Ruhib, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulisman, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah (DPMPTSP), Kepala Dinas Koperasi dan UKM Marhadin, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Basuki Isnawan, serta berbagai organisasi pariwisata dan pelaku usaha hotel-restoran di Kutim.
Dalam laporan kepanitiaan, Dharma Rismawan menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan baru ini diawali melalui serangkaian pertemuan internal bersama para pelaku usaha hospitality sejak April 2026. Dari forum tersebut, dibentuk Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) guna menjaring calon pemimpin yang kapabel untuk menahkodai PHRI Kutim.
Menurut Dharma, organisasi PHRI Kutim yang sebelumnya berjalan perlahan kini diharapkan mampu bergerak lebih aktif dan progresif dalam mendongkrak sektor perhotelan, restoran, serta pariwisata daerah.
“PHRI Kutim diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah dan perusahaan untuk menunjang perkembangan hospitality dan pariwisata di daerah ini selama satu periode ke depan,” ungkap Dharma.
Senada dengan hal tersebut, Ketua BPD PHRI Kaltim Sahmal Ruhib menegaskan bahwa PHRI memiliki posisi krusial dalam pembangunan daerah sebagai motor penggerak sektor pariwisata. Ia menyebutkan bahwa Kaltim selama ini tercatat sebagai salah satu provinsi dengan kinerja organisasi PHRI terbaik di Indonesia berdasarkan hasil rapat kerja nasional dalam beberapa tahun terakhir.
“PHRI bukan hanya organisasi hotel dan restoran, tetapi motor penggerak pariwisata yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memajukan sektor ini,” tegas Sahmal.
Sahmal juga menyoroti pentingnya penguatan organisasi di tingkat daerah seiring dengan pesatnya perkembangan IKN. Menurutnya, pertumbuhan sektor jasa dan hospitality mutlak diimbangi oleh kesiapan SDM serta tata kelola organisasi yang profesional.
Dalam kesempatan yang sama, Sahmal memberikan dukungan penuh terhadap pengukuhan Cing Cing Wahyuni sebagai Ketua BPC PHRI Kutim periode 2026-2031. Pengalaman panjang yang dimilikinya di bidang perhotelan dinilai menjadi modal esensial untuk membangun organisasi yang solid dan adaptif menghadapi dinamika zaman.
“Ibu Cing Cing Wahyuni memiliki jam terbang tinggi di dunia hospitality sehingga diharapkan mampu membawa PHRI Kutim lebih maju dan aktif,” puji Sahmal.
Di tengah derasnya arus pembangunan Kaltim, perhelatan ini memperlihatkan satu pesan penting: kemajuan daerah tak hanya dibangun melalui infrastruktur fisik seperti jalan, gedung, atau investasi berskala raksasa. Lebih dari itu, ia juga bertumpu pada keramahan layanan, mutu jamuan, serta kemampuan daerah menyambut setiap pendatang. Dari ruang-ruang hotel dan meja restoran itulah, denyut nadi ekonomi Kutai Timur pelan-pelan dirawat dan digerakkan ke arah yang lebih gemilang.(adv)
