SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) didorong menyusun target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 secara lebih terukur. Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menilai proyeksi pertumbuhan sebesar 10,76 persen perlu ditopang dengan indikator yang jelas agar sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan fiskal daerah.
Penilaian tersebut disampaikan menyusul dinamika pertumbuhan ekonomi Kutim dalam lima tahun terakhir. Setelah mampu tumbuh hingga 9,82 persen pada 2024, laju pertumbuhan ekonomi daerah mengalami penurunan tajam menjadi 1,05 persen pada 2025.
Bagi Mahyunadi, perubahan itu menjadi sinyal bahwa struktur ekonomi Kutim belum sepenuhnya mandiri. Selama ini, pertumbuhan ekonomi dinilai masih sangat dipengaruhi oleh besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga ketika belanja pemerintah berubah, kondisi ekonomi daerah ikut terdampak.
Karena itu, ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim kembali mengkaji dasar penyusunan target pembangunan ekonomi tahun 2027. Menurutnya, setiap angka yang ditetapkan harus memiliki dasar analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Apa variabel dan indikatornya sehingga muncul angka setinggi itu? Target pembangunan tidak boleh hanya menjadi deretan angka di atas kertas tanpa landasan kuat,” kata Mahyunadi.
Ia menjelaskan, apabila proyeksi APBD tahun 2027 hanya berada di kisaran Rp6 triliun dan peningkatan anggarannya diperkirakan sekitar 10 hingga 20 persen, maka pertumbuhan ekonomi yang realistis diperkirakan hanya berada di kisaran 3 persen apabila belum ada sektor penggerak baru.
Mahyunadi menekankan bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini ialah membangun ekonomi daerah yang mampu bertumbuh tanpa bergantung pada belanja pemerintah.
“Pekerjaan rumah bagi kita sekarang adalah mewujudkan kemandirian daerah. Jika kita terus bertumpu pada besarnya APBD, lantas di mana letak pertumbuhan murni daerah kita?” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutim mulai mengembangkan hilirisasi industri sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan sektor ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil produksi daerah sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Selain mendorong pembangunan fasilitas penunjang kawasan industri, pemerintah juga berupaya memperoleh tambahan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari pemerintah pusat maupun provinsi. Sinergi dengan DPRD di tingkat kabupaten dan provinsi juga terus diperkuat untuk memastikan dukungan anggaran terhadap berbagai program prioritas, sehingga perekonomian Kutim dapat tumbuh lebih berkelanjutan dan tidak lagi terlalu bergantung pada APBD.(adv)
