PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus bergerak cepat melakukan penyelarasan dokumen teknis pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tanjung Tengah dengan kondisi riil di lapangan. Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perikanan dan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPDN) menjadi dua isu utama demi menyokong peran PPU sebagai daerah mitra utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam forum rapat lintas sektor yang digelar di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU, Dinas Perikanan PPU mengakui adanya beberapa bagian dalam rancangan Detail Engineering Design (DED) awal yang perlu disesuaikan kembali dengan dinamika lapangan. Penyesuaian ini penting agar infrastruktur yang dibangun benar-benar berfungsi optimal dan tidak menimbulkan masalah lingkungan di kemudian hari.
Sekretaris Dinas Perikanan PPU, Rusli, menyatakan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan bersama kementerian terkait guna menindaklanjuti berbagai masukan teknis dari daerah.
“Memang situasi di lapangan dengan DED kadang tidak sinkron. Makanya kita perlu ada perbaikan atau adendum nantinya. Saran dan masukan hari ini akan kita sampaikan kepada PPK KKP dari pusat dan kontraktor yang bekerja,” ujar Rusli, Kamis (29/10/2026).
Sektor pengelolaan limbah cair dari kegiatan pengolahan ikan menjadi perhatian serius agar ekosistem pesisir Tanjung Tengah tetap terjaga dan bebas dari pencemaran. Rusli menegaskan bahwa penanganan IPAL serta jaringan pembuangan limbah air ikan akan dikaji lebih mendalam sesuai standar lingkungan hidup.
“Terkait IPAL dan limbah air ikan dilarikan ke mana, nanti perlu ada kajian lebih lanjut. Semua saran dari rapat ini kita tampung untuk ditindaklanjuti pada tahap berikutnya,” tutur Rusli terkait penanganan dampak lingkungan.
Selain masalah limbah dan ketersediaan fasilitas air bersih, Dinas Perikanan PPU mengawal ketat usulan pembangunan SPDN di area KNMP. Walaupun sarana pengisian BBM solar nelayan ini belum masuk dalam masterplan awal dari pusat, keberadaannya dinilai sangat mendesak demi kelancaran operasional melaut para nelayan setempat.
“SPDN ini kan memang di luar perencanaan awal KNMP, tapi ini jadi PR kita. Masa nelayan tidak ada BBMnya, nanti perlu ada kajian dan komunikasi lanjutan dengan pihak Pertamina,” tegas Rusli.
Rusli optimis pembenahan seluruh infrastruktur penunjang ini akan memantapkan posisi PPU dalam merespons peningkatkan permintaan komoditas perikanan seiring pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di kawasan IKN. (Adv)
