PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) membulatkan komitmen untuk menjaga ritme pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal daerah. Upaya taktis ditempuh dengan menunda pengalokasian anggaran pembangunan gedung kantor baru bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada skema perencanaan APBD 2027.
Sebagai solusinya, Pemkab PPU makin mengoptimalkan pemanfaatan aset gedung yang ada secara bersama lintas instansi. Kebijakan penghematan belanja modal tersebut diambil guna memastikan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap sehat dan terfokus pada urusan wajib yang menyentuh masyarakat luas.
Pemerintah daerah memilih mengalokasikan ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai program-program prioritas utama, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan, daripada memaksakan belanja fisik gedung baru.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten PPU, Muhajir, menegaskan bahwa penataan anggaran saat ini berpatokan penuh pada tingkat urgensi kebutuhan masyarakat. Dalam skema pengusulan program kerja untuk tahun 2027, usulan proyek fisik perkantoran resmi ditangguhkan sementara waktu.
“Memang untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan di dalam skema kita itu belum kita usulkan. Karena memang lebih kepada fasilitas untuk kebutuhan-kebutuhan yang belanja prioritas dulu. Tapi kalau untuk infrastruktur itu belum kita alokasikan tahun 2027,” kata Muhajir, Jumat (30/10/2026).
Pola penggunaan gedung bersama sebenarnya bukan hal asing di PPU. Model interaksi antar-instansi dalam satu atap terbukti berjalan sangat efektif dan efisien. Saat ini, gedung tiga lantai di kompleks kantor bupati menampung tiga instansi vital.
Yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di lantai dasar, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di lantai dua, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) di lantai tiga.Tidak hanya itu, pola serupa diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas KUKM Perindag, serta Dinas Pertanian yang saling berbagi ruang. Begitu pula Dinas Perhubungan (Dishub) yang berkolaborasi satu atap bersama DPMPTSP, sementara Satpol PP mengoptimalkan pemanfaatan area Stadion Panglima Sentik.
“Langkah memaksimalkan aset yang ada merupakan opsi paling rasional agar pelayanan publik tetap berjalan prima tanpa mengorbankan belanja publik,” pungkas Muhajir. (Adv)
